loading...
loading...

Perppu Penanganan Covid-19 Ditetapkan Menjadi UU Corona

Perppu Penanganan Covid-19 Ditetapkan Menjadi UU Corona



BlogKalsel.com - Setelah menjalani serangkaian polemik politik, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Ekonomi untuk penanganan Covid-19, yang ditetapkan sebagai "UU Corona".

Sejumlah anggota Banggar yang menghadiri pertemuan virtual kompak menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Said Abdullah

Said mengetuk tanda palu yang menyetujui Perppu No. 1 tahun 2020 menjadi undang-undang saat rapat kerja virtual dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Senin (5/5) 2020).

Setelah memukul palu, hasil keputusan Banggar kemudian dibawa ke rapat pleno kemudian disahkan menjadi undang-undang sebelum masa sidang berakhir pada 12 Mei 2020.

BACA JUGA :
Petani Pahlawan Pangan Masa Pandemi Covid-19, FAO: Hargai Produsen Pangan
Program Digitalisasi SPBU Automatic Tank Gauge (ATG) oleh Pertamina

Perppu No. 1 tahun 2020 menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 karena tidak adanya aturan hukum di tengah-tengah kondisi yang mendesak ini.

Melalui Perppu ini, pemerintah meningkatkan belanja dan pembiayaan penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun, sehingga defisit dalam APBN 2020 menjadi 5,07 persen.

Rincian alokasi pengeluaran adalah Rp75 triliun dalam dukungan anggaran kesehatan, Rp101 triliun dalam perluasan jaring pengaman sosial, dan Rp70,1 triliun dalam dukungan untuk dunia usaha dan industri.

Pemerintah juga memberikan dukungan untuk pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 triliun. Dalam Perppu tersebut, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk mendapatkan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah di pasar perdana.


Proses Pengajuan



Sebelumnya, pemerintah secara resmi menyerahkan dokumen Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Ekonomi Terhadap Covid-19. Perppu ini diajukan agar DPR dapat segera membahas dan meratifikasinya / mengesahkan sebagai undang-undang baru.

BACA JUGA :
Mulai hari ini, Penghapusan Denda Pajak Kendaraan di Kalsel
Iuran Peserta BPJS Kembali ke Tarif yang Lama Per 1 Mei 2020

“Pak Presiden sampaikan pesan ke kami, untuk menyerahkan RUU ini ke pimpinan DPR, dengan harapan bisa dibahas dan disetujui dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Kamis, 02 April 2020 lalu.

Dokumen Perppu, yang sekarang menjadi RUU, diserahkan oleh Sri Mulyani kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sri Mulyani datang untuk mewakili pemerintah bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Dari DPR RI,hadir pimpinan seperti Rachmat Gobel hingga Ketua Dewan Anggaran DPR RI Said Abdullah.

Perppu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020. Melalui Perppu ini, pemerintah mengeluarkan berbagai aturan terbaru untuk menangani pandemi Covid-19 yang semakin meluas di Indonesia. Sejumlah aturan ini menambah batas defisit anggaran melebihi 3 persen dari PDB.

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Blog Kalsel. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget