loading...
loading...

Pakar Hukum UI: Omnibus Law Serangkaian Perbaikan Regulasi Perizinan

Omnibus Law itu karena cara membentuk suatu Undang-undang.

Pakar Hukum UI: Omnibus Law Serangkaian Perbaikan Regulasi Perizinan


Blogkalsel.com - Pemerintah era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengelola serangkaian regulasi perizinan, yang dikenal dengan Undang-undang Omnibus Law adalah puncak dari serangkaian regulasi perizinan di Indonesia.

Bahkan serangkaian perbaikan regulasi perizinan ini, dalam jenis regulasi di tingkat Kementerian sejak periode 2015-2017 telah banyak dipangkas, untuk mempermudah proses birokrasi.

Pakar hukum Universitas Indonesia Dr. Teddy Anggoro mengatakan bahwa sejak 2017 Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah mengelola serangkaian perbaikan regulasi perizinan.

Menurut dia, Presiden Jokowi telah memberikan perintah segera untuk memangkas 50 persen dari 42.000 regulasi yang ada.

Dari 2015-2017 telah ada 427 regulasi yang dibatalkan. Kemudian melalui paket kebijakan ekonomi I-XV sejauh ini 213 peraturan dideregulasi mencakup pencabutan, revisi, dan pembentukan regulasi baru. Bahkan, untuk peraturan daerah 3.143 peraturan dibatalkan.

Meski begitu, menurut Teddy, metode perbaikan regulasi masih bertabrakan dengan ego sektoral di antara Kementerian. Karena itu apa yang muncul dalam pikiran pemerintah saat ini adalah mengubah Undang-udangnya secara langsung pada tingkat tertinggi.

“Puncaknya saat pelantikan periode kedua pada 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi menyebut dengan lugas akan melakukan Omnibus Law sebagai langkah untuk perbaikan regulasi perizinan. Presiden menyebut dua UU besar yang akan menjadi regulasi hasil Omnibus Law yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM,” kata Teddy.

Dosen Fakultas Hukum UI ini menjelaskan bahwa Hukum Omnibus sebagai cara atau metode pembentukan produk hukum bukanlah hal yang baru di Indonesia.

Teddy memberi contoh penerapan metode Omnibus Law yang sebelumnya telah dikelola dalam pembentukan regulasi.

Teddy menjelaskan bahwa penerapan Omnibus Law sudah dimulai dari dulu, misalnya UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah yang sifatnya mencabut UU No. 5/1962 tentang perusahaan daerah, mencabut Pasal 157, Pasal 158 ayat 2-9 dan Pasal 159 UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mencabut pasal 1 angka 4 , pasar 314-412, pasa; 418-421 UU No.17 / 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

“Ada juga UU Ketenagakerjaan No.13/2003 yang sekarang diribut-ributin itu juga mencabut beberapa regulasi sebelumnya seperti UU No.28 tahun 2000,” katanya.

Teddy menambahkan bahwa baru-baru ini banyak dari kita berdebat tentang Omnibus Law. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan aturan ini, Omnibus Law itu karena cara membentuk suatu Undang-undang.

“Kalau orang bicara Omnibus Law itu adanya di common law sistem, tidak dikenal di civil law sistem, sekarang mana ada sistem hukum yang imun dari pembauran atau masuknya sistem hukum lain,” kata Teddy.

Teddy menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) terus membahas Omnibus Law tentang RUU Cipta Kerja. Pembahasan RUU Cipta Kerja sangat penting untukd segera dibahas sebagai upaya untuk pemulihan pasca Covid-19.

Teddy mengakui bahwa ia sangat tidak setuju jika DPR diberhentikan karena membahas Undang-undang Omnibus ini. Bahkan dari pengalaman pribadinya, dia sempat keberatan harus membayar pajak sekitar Rp. 20 juta.

“Bahkan saya tidak ikhlas kalau misalnya uang pajak saya tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena saya mulai berpikir bagaimana pasca covid. Apa yang harus kita lakukan. Terus dengan regulasi yang sekarang ada itu jelas tidak sanggup. Jadi jangan dibiarkan DPR itu dikasih tugas hanya mengawasi dana covid jangan. Kalau saya pikir dia harus kerja,” kata Teddy.

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Blog Kalsel. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget