loading...
loading...

Beredarnya Isu Izinkan Transportasi Beroperasi Ke Luar Daerah di Tengah Larangan Mudik, Berikut Penjelasannya

Beredarnya Isu Izinkan Transportasi Beroperasi Ke Luar Daerah di Tengah Larangan Mudik, Berikut Penjelasannya



BlogKalsel.com - Belakangan ini banyak isu beredar bahwa Menteri Perhubungan RI (Menhub) Budi Karya Sumadi izinkan lagi transportasi beroperasi ke luar daerah di tengah larangan mudik. Padahal informasi yang sebenarnya adalah Menhub hanya mengijinkan transportasi untuk operasional usaha dan bukan untuk keperluan mudik. Masalah mudik itu tetap dilarang kecuali bagi mereka yang memenuhi protokol kesehatan.

Tidak mampu memenuhi dan mematuhi protokol kesehatan, maka transportasi apapun tidak akan dijinkan untuk bepergian dan akan ditindak tegas jika melanggar. Para petugas pada transportasi udara, laut dan darat ini harus dan wajib bertindak tegas pada para penumpang.

Ada kriteria tertentu bagi penumpang yang bisa mendapatkan ijin untuk menggunakan moda transportasi yang diijinkan untuk beroperasi.

BACA JUGA :
Pasien Positif Covid-19 Asal Kab. HSS Akhiri Masa Isolasi Selama 16 Hari Setelah Dinyatakan Sembuh
Petani Pahlawan Pangan Masa Pandemi Covid-19, FAO: Hargai Produsen Pangan

Masyarakat yang diharuskan berpergian keluar daerah karena ada kepentingan penugasan pekerjaan, kegiatan bisnis, dan logistik, mereka diperbolehkan untuk menggunakan transportasi umum, baik darat, udara maupun laut. Jadi bukan semua masyarakat umum.

Artinya, mereka yang boleh berpergian adalah masyarakat yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan percepatan penanganan Covid-19 hingga pelayanan fungsi ekonomi penting.

Sebelumnya, Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 (SE Gugus Tugas Covid-19) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid19, membuat Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa mudik tetap dilarang tanpa kecuali.

Kriteria penumpang ini akan dijabarkan lagi nantinya dalam bentuk peraturan yang akan disosialisasikan sesegera mungkin. Yang pasti, 4 pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu social dan physical distancing, menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan.

BACA JUGA :
Masyarakat Harus Selektif dan Hindari Isu Provokasi Selama Masa Pandemi Covid-19
Iuran Peserta BPJS Kembali ke Tarif yang Lama Per 1 Mei 2020

Artinya, bukan karena kita tahu dengan jelas bahwa orang yang bepergian dengan kita itu sehat, lalu kita tidak melakukan social atau physical distancing.

Pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang larangan mudik, tetap dan tidak berubah. Dan pengumuman Menhub tentang transportasi yang akan diijinkan beroperasi juga adalah arahan dari Presiden Jokowi bahwa ada beberapa catatan tentang pengecuali terkait mudik. Namun, Presiden Jokowi juga berkali-kali menekankan agar masyarakat tidak mudik.

Posting Komentar

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Blog Kalsel. Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget